Aksi Damai Massa Penolakan Kebijakan Pemerintah Terkait Guru Garis Depan

 

Dalam aksi damai massa penolakan kebijakan pemerintah terkait guru garis depan ini sekitar ratusan Mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Universitas Kapuas Sintang dan Organisasi Kepemudaan menyampaikan Aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah terkait Guru Garis Depan atau GGD yang dianggap tidak adil bagi  Putra/Putri Daerah sekaligus sebagai Calon Pendidik, Jumat (12/10). Kebijakan Pemerintah dianggap mereka tidak mengutamakan Putra/Putri Daerahnya melainkan lebih memilih orang-orang diluar daerah.   Dalam persidangan Marsianus dari Organisasi Kepemudaan Pemuda Khatolik Kab. Sintang mengatakan bahwa:

“Dalam penerimaan GGD beberapa waktu lalu Putra/Putri Daerah ini tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti tes, tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti proses-proses yang dilalui untuk lolos dalam penerimaan Guru Garis Depan ini,” Jelasnya.

Pihak yang beraudensi  mengatakan bahwa yang menjadi permasalah dalam penerimaan GGD ini adalah syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah dimana harus Lulus LPTK, Mengikuti Sekolah Mendidik Terdepan Terluar dan Tertinggal (SM3T) yang di kalimantan hanya ada di FKIP UNTAN , belum menikah, mengikuti Program Profesi Guru dan Akreditasi Kampus harus A. Dan dilihat dari prestasi yang dimiliki oleh STKIP Persada Khatulistiwa Sintang seharusnya sudah cukup baik untuk mengikuti Program Guru Garis Depan ini.

Beti Suci Elese selaku ketua BEM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tidak hanya berharap DPRD untuk menyampaikan Aspirasi terkait Penolakan Guru Garis depan kepada pemerintah pusat khusunya kepada  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saja melainkan dirinya juga berharap akan ada perubahan dalam program penerimaan Guru Garis Depan itu sendiri karena dianggap merugikan sarjana-sarjana pendidikan yang berharap ingin mengabdi didaerahnya sendiri. Dirinya setuju jika Program GGD ini tetap dijalankan asal ada perubahan pada persyaratan, aturan maupun kebijakannya.

Peserta yang ikut  menyampaikan Aspirasi terkait Tolak Guru Garis Depan ini berharap Putra/Putri Daerah dapat menggantikan Guru Garis Depan yang sudah berada ditempat tugas saat ini. Kehadiran Guru Garis Depan sangat ditolak mentah-mentah oleh Putra/Putri Daerah karena dianggap tidak adil bagi guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi hanya dengan gaji 400  ribu perbulan, sedangkan yang dipilih menjadi Guru Garis Depan yang baru sudah mendapat tunjangan 8 juta perbulan.

Manyu selaku Mahasiswa Universitas Kapuas Sintang mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan peraturan yang dibuat Pemerintan Pusat

 

“kita turut prihatin dengan peraturan yang dibuat Pemerintah Pusat karena tidak memberi peluang kepada Putra/Putri Daerah yang pada saat ini masih banyak yang sudah mengeyam pendidikan tetapi belum mendapatkan pekerjaan, terutama untuk yang mengambil jurusan keguruan. Saya berharap kedepannya hal ini bukan hanya menjadi barang yang akan disimpan dan Cuma didengar, tetapi disalurkan oleh anggota DPRD karena mereka adalah orang yang menjadi penyambung lidah kita sebagai Mahasiswa dan masyarakat,” Ujarnya. (Rahella Margaretha)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *